Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, memantau langsung lokasi banjir dan longsor di Taput, Rabu malam (26/11/2025), memastikan posko dan bantuan logistik siap digerakkan. (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat menanggulangi banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara. Direktur Jenderal Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan agar upaya tanggap darurat berjalan efektif.
Safrizal menjelaskan, tim Kemendagri telah berada di Taput dan berkoordinasi langsung dengan Bupati Taput serta jajaran keamanan setempat. “Malam ini kami siapkan posko nasional di Taput, yang akan menjadi pusat logistik udara,” ujar Safrizal dalam siaran pers, Rabu (26/11/2025).
Tim lapangan dijadwalkan bergerak ke lokasi longsor pertama pada Rabu malam. Sementara itu, pada Kamis (27/11/2025) pukul 10.00 WIB, BNPB merencanakan penerbangan menggunakan pesawat caravan untuk meninjau sekaligus mengirim bantuan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipatif agar seluruh daerah terdampak menerima dukungan logistik yang memadai.
Safrizal menambahkan, helikopter logistik baru dapat mendarat sekitar pukul 16.00 WIB, sehingga pengangkutan melalui helikopter baru bisa dilakukan Jumat (28/11/2025). “Tim PU (Dinas Pekerjaan Umum) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terus berupaya membuka akses jalan, meski longsor susulan masih terjadi akibat hujan,” ujarnya.
Bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11/2025) telah menelan delapan korban jiwa dan merusak puluhan rumah. Upaya evakuasi telah dilakukan berbagai pihak hingga Selasa siang. Tim gabungan TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP juga telah dikerahkan ke lokasi terdampak.
Sebelumnya, pada 18 November 2025, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/9333/SJ tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi. Menindaklanjuti SE tersebut, Kemendagri segera mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di seluruh daerah.
Konsolidasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah secara virtual pada Jumat (21/11/2025). Forum ini diikuti oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia. (red)
Be First to Comment