Press "Enter" to skip to content

Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, LPSK: PR Pemerintah Menumpuk

Social Media Share

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu saat menyampaikan  keterangan pers. (red)

JAKARTA, NP – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan pemerintah Indonesia masih memiliki segudang pekerjaan rumah yang menumpuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ini tidak mudah. Serentang perjalanannya, upaya pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus HAM berat di masa lalu menemui hambatan, baik secara teknis maupun politis,”kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Kantornya,  Jakarta, (10/12/2019).

Menurut Edwin, pernyataan pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD yang akan melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ini dengan cara non yudisial tanpa mengabaikan mekanisme yudisial atau sebaliknya perlu mendapat dukungan.

Langkah pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu ini mungkin bisa dimulai dengan bertanya kepada para korbannya.

“Model penyelesaian seperti apa yang mereka kehendaki. Setelah mendengar, pemerintah harus segera mengambil keputusan model yang diterapkannya. Apapun model penyelesaian yang dipilih berpotensi menimbulkan pro kontra. Namun, bila sulit sampai pada pilihan mekanisme yang ideal, jalan tengahnya adalah mekanisme yang paling mungkin untuk diterapkan. Di sini pemerintah dituntut untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan,”papar Edwin.

Agar lebih progresif, lanjut dia, ada baiknya imajinasi kita dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dibatasi mekanisme formil yudisial maupun non yudisial. Karena akan berkonsekuensi pada proses yang panjang. Penuh tantangan serta berpotensi menuai banyak polemik.

“Namun demikian pemerintah tetap harus menyediakan ruang pada mekanisme penyelesaian yang menggunakan pendekatan hukum baik melalui pengadiIan HAM dan atau KKR sebagai jalan pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi,”jelas Edwin.

Baca Juga  Bamsoet: Proses Pembahasan RKUHP di DPR bersama Pemerintah Sesuai Dengan Tatib

Upaya sinergi yang bisa dilakukan oleh negara di luar proses formil itu adalah memenuhi hak para korbannya dan mengenang peristiwa kemanusiaan yang pernah terjadi untuk tidak terulang. Sejatinya negara tidak sepenuhnya alpa kepada para korban.

“Setidaknya sejak tahun 2010 hingga saat ini negara melalui LPSK telah memberikan bantuan medis dan psikologis kepada korban pelanggaran HAM berat. Tidak kurang 3.700 korban dari 7 peristiwa pelanggaran HAM berat telah mendapatkan bantuan tersebut,”ujar Edwin. (red)