Press "Enter" to skip to content

Para Caleg Petahana Lolos ke Senayan: Kinerja DPR akan ‘Suram’ 

Social Media Share

JAKARTRA, NP – Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai kinerja DPR lima tahun mendatang akan “suram” karena banyaknya petahana yang melenggang ke Senayan.

Petahana yang lolos termasuk wakil ketua DPR sekaligus wakil ketua umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon yang meraih suara tertinggi di Jawa Barat, Edhie Baskoro Yudhoyono dari Partai Demokrat, hingga pelawak dan politikus PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio yang kembali melenggang ke DPR RI untuk ketiga kalinya meski pindah daerah pemilihan.

“Dari (data) yang kita sementara kumpulkan ini ada sekitar 308 orang inkumben,” ungkap peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, kepada BBC News Indonesia, Selasa (28/5).

Hasil ini bertolak belakang dengan hasil pileg 2014 di mana caleg baru lah yang lebih banyak terpilih duduk di Senayan, yaitu 317 dari 560 kursi.

Lucius menilai, perolehan tersebut menandakan kinerja DPR periode 2019-2024 yang tidak akan jauh berbeda dengan kinerja anggota DPR yang saat ini menjabat.

“Tidak ada optimisme yang luar biasa menyambut DPR baru ini. Ya, suram lah,” tuturnya.

“Karena mereka sudah pernah menorehkan citra buruk itu, kinerja buruk itu di periode sebelumnya. ketika kemudian mereka mendominasi, budaya lama dengan kinerja buruk itu yang sangat mungkin akan tetap bertahan karena mereka merasa dengan yang buruk-buruk periode sebelumnya saja mereka masih terpilih,” tambahnya.

Siapa saja caleg yang lolos?

Sejumlah politikus dan figur publik yang kerap berseliweran di layar TV dan pemberitaan media massa berhasil mendulang suara pada Pileg 2019. Beberapa pada percobaan pertama, tak sedikit untuk yang ke sekian kalinya.

Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Mardani Ali Sera berhasil meraup 155.285 suara di daerah pemilihan DKI Jakarta I. Penggagas gerakan #2019GantiPresiden itu sebelumnya pernah duduk di DPR periode 2009-2014. mencoba peruntungan di jalur politik

Dari daerah pemilihan Jawa Timur, pada kesempatan pertamanya, penyanyi Krisdayanti lolos dengan memperoleh suara tertinggi di dapilnya, Kabupaten/Kota Malang dan Kota Batu, yaitu 132.131 suara.

Baca Juga  Sri Mulyani: Presiden Teken PP Kenaikan Gaji PNS, Dibayar April

Perolehan caleg PDIP itu mengalahkan suara yang didapat wasekjen partainya sendiri, Ahmad Basarah, yang bertarung di dapil yang sama.

“Aku ingin dan berharap di Komisi I,” ujar KD, nama panggilannya, terkait komisi DPR mana yang ia minati, seperti dikutip dari Kompas.com (18/5).

Sementara itu, juru bicara presiden yang maju sebagai caleg dari PDIP, Johan Budi Sapto Prabowo, juga berhasil keluar dari dapil neraka – Trenggalek, Magetan, Ngawi, Pacitan dan Ponorogo – di Jawa Timur sebagai caleg terpilih.

Ia meraup 76.395 suara di dapil yang sebelumnya merupakan lumbung suara Partai Demokrat.

“Semangat antikorupsi yang ingin saya bawa ke mana pun saya berada,” ungkap Johan kepada BBC News Indonesia, Selasa (28/5).

Putra bungsu Presiden RI ke-6, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (Partai Demokrat), juga kembali melenggang ke Senayan dari daerah pemilihan yang sama, Jawa Timur.

Begitu juga mantan pebalap mobil nasional Moreno Soeprapto yang memegang tiket Partai Gerindra selama dua periode berturut-turut.

Dua dari enam menteri Kabinet Kerja yang maju dalam pileg 2019 lolos melalui partai yang sama, PDIP. Keduanya yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Sumatera Utara dan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Jawa Tengah.

Publik figur dan politikus lain yang juga akan (kembali) duduk di kursi DPR RI periode 2019-2024 antara lain mantan model Arzeti Bilbina (PKB), politikus PKS Hidayat Nur Wahid, mantan gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (PDIP), hingga pengusaha sekaligus mantan menteri perdagangan Rachmat Gobel (NasDem).

Apa agenda yang mereka bawa?

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, juru bicara presiden, Johan Budi Sapto Prabowo, belum tahu partainya akan menempatkannya di komisi berapa di DPR. Akan tetapi, ia akan bekerja sesuai jargon PDIP “peningkatan kesejahteraan rakyat”.likinya”

Baca Juga  Komisi II DPR RI Apresiasi Rekrutmen PPPK

Ia mengaku telah mempelajari keluhan masyarakat di daerah pemilihannya di Trenggalek, Magetan, Ngawi, Pacitan dan Ponorogo. Menurutnya, kelompok masyarakat petani, nelayan dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di sana telah menyampaikan berbagai aspirasi kepadanya kala ia berkampanye.

“Kalau nelayan itu berkaitan sama, satu, pemasaran hasil ikan dia itu. Yang kedua, meminta peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan,” tutur mantan juru bicara KPK itu mencontohkan.

Sementara itu, caleg petahana asal Partai Demokrat yang kembali melenggang ke Senayan dari daerah pemilihan di Jawa Barat, Dede Yusuf, mengaku akan fokus memperbaiki sistem jaminan kesehatan nasional yang menurutnya masih karut marut. or sekaligus mantan wakil gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf, kembali lolos ke DPR RI

“Undang-undang BPJS ini harus kita tinjau ulang, harus kita revisi kembali. Ada beberapa catatan,” tuturnya.

Dede yang menganggap pileg 2019 lebih berat ketimbang 2014, juga akan fokus mendorong pendidikan vokasi. Saat ini, Dede bertugas di Komisi IX yang membawahi bidang kesehatan dan tenaga kerja.

“Ingin mendorong agar anak-anak muda memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi skill mereka untuk bisa menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Dominasi petahana di DPR periode baru dinilai buruk

Melihat wajah lama yang mendominasi lansekap DPR periode baru 2019-2024, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, tak melihat adanya harapan perbaikan kinerja parlemen pusat.

“Harapan ada peningkatan kinerja itu menjadi kurang mungkin terjadi dengan wajah calon terpilih sementara ini yang didominasi oleh wajah inkumben (petahana),” ujar Lucius.

Ia menganggap partai-partai politik yang lolos ke DPR pun berperan dalam mandulnya kinerja para anggota.

“Sembilan parpol yang masuk parlemen 2019-2024 itu semua parpol lama, parpol yang saya kira belum memperlihatkan keseriusan mereka untuk menjadikan DPR sebagai tempat untuk mengabdi kepentingan publik ketimbang kepentingan masing-masing,” bebernya.

Pesimisme itu muncul dari evaluasi Formappi terhadap performa DPR periode 2014-2019. Lembaga tersebut mencatat kinerja buruk para legislator.

Baca Juga  BMKG: Bibit Siklon Tropis di Laut Banda Makin Menguat

“Yang paling signifikan saya kira buruknya kinerja DPR ini dalam bidang pelaksanaan fungsi legislasi,” kata Lucius.

Dari 189 target prioritas legislasi, DPR hanya mampu mengesahkan 27 undang-undang. Jumlah tersebut lebih buruk daripada pencapaian rendah periode sebelumnya.

“Belum pernah terjadi capaian selama lima tahun itu hanya (mengesahkan) 20 sampai 30 RUU saja. Ini terburuk saya kira sejak era reformasi,” ungkapnya.

Di samping penilaian kinerja yang buruk, Formappi juga menyoroti kasus korupsi yang menyeret sejumlah anggota DPR.

“Saya kira ini satu masalah utama yang jadi sorotan terhadap DPR 2014-2019, apalagi ada dua pimpinan DPR 2014-2019 yang juga ikut tertangkap.”

Lucius merujuk pada kasus korupsi megaproyek KTP elektronik yang menyeret mantan ketua DPR Setya Novanto, serta kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen yang melibatkan wakil ketua DPR Taufik Kurniawan.

Caleg terpilih sekaligus anggota DPR fraksi Demokrat Dede Yusuf tak asing dengan penilaian miring seperti yang Formappi utarakan. Ia mengaku menghormati pendapat tersebut dan akan berintrospeksi.

Meski demikian, terkait proses legislasi, Dede menyoroti peran pemerintah yang dinilainya juga kerap membuat proses perundang-undangan tertunda. MAGES

“Kadang-kadang undang-undang itu ada yang mandek karena pemerintah nggak setuju. saya mengalami beberapa kali. Undang-undang kebidanan, undang-undang pekerja migran, itu mandeknya bisa tahunan,” tuturnya.

Ia menyarankan kepada lembaga-lembaga pemerintahan untuk solid dengan rancangan undang-undang yang diajukan, sebelum dibahas bersama DPR.

“Kalau usulan undang-undangnya dari pemerintah, biasanya setahun selesai,” ungkap Dede.

Sementara itu, caleg wajah baru yang terpilih, Johan Budi, akan mencoba mengikis penilaian buruk itu dengan menjadi anggota parlemen yang berintegritas.

“Pertama, komitmen dulu pada diri saya sendiri untuk menjalankan fungsi sebagai anggota DPR yang tidak korup dan menjalankan fungsi secara benar,” imbuhnya.

“Baru yang kedua, mengajak kolega nanti di DPR untuk juga seperti itu. Saya yakin masih banyak anggota DPR yang baik,” tambah Johan. (BBC/her)