Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026). (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya pembekalan product knowledge dan hospitality bagi petugas loket layanan pertanahan. Upaya tersebut dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus perlu dibarengi dengan sinkronisasi antara loket pelayanan dan back office di Kantor Pertanahan.
“Perlu ada assessment ulang terhadap para petugas loket di seluruh Kantor Pertanahan besar. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus terkait product knowledge atau pengetahuan layanan, dan yang kedua adalah hospitality. Kombinasi dua hal ini penting,” ujar Nusron Wahid saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026).
Dalam press release ATR/BPN yang diterima NP, Rabu (14/1/2026), Nusron menjelaskan bahwa keseragaman pemahaman terhadap produk layanan yang didukung sikap pelayanan yang baik akan membuat informasi pertanahan tersampaikan secara jelas dan komprehensif kepada masyarakat.
“Kalau hospitality tim loket tidak didukung pemahaman yang sama, hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, lalu berubah lagi. Itu tidak komprehensif,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembinaan tersebut penting mengingat dalam sejumlah kunjungan ke daerah masih ditemukan persoalan pelayanan akibat kurangnya keselarasan antara petugas loket dan back office. Ke depan, petugas loket dan front office akan mendapatkan pembinaan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
“Petugas loket ini sangat penting karena mereka adalah front end pelayanan kita,” kata Nusron.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) Virgo Eresta Jaya menilai perlunya penguatan komunikasi dan koordinasi internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan.
“Kepala Kantor harus menyinkronkan tugas petugas loket, manajer loket, dan back office. Kalau berkas ditolak karena persyaratan tertentu, harus ada satu kesepahaman,” ujar Virgo.
Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta turut memaparkan progres pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor. Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN, serta para pejabat administrator Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. (red)
Be First to Comment