Mendagri Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Sumatera di Batam, Minggu (21/9/2025).(Ist)
BATAM, NP – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar memperkuat peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2025).
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas daerah. Ia meminta kepala daerah untuk merangkul semua elemen, termasuk aparat keamanan dan tokoh masyarakat, guna menciptakan sinergi yang kuat dalam menjaga ketertiban sosial.
“Kelompok-kelompok yang biasa menyampaikan aspirasi di jalan, sebaiknya diajak berdialog. Lebih baik mendorong ruang dialog daripada membiarkan potensi unjuk rasa yang bisa berkembang menjadi kerusuhan,” ujar Mendagri.
Tito juga menyampaikan arahan Presiden RI terkait penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai bagian dari partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lokal. Ia menilai, budaya ronda yang berbasis gotong royong terbukti mampu mencegah potensi gangguan keamanan secara dini.
Prioritaskan Program Sosial, Hindari Pamer Kekayaan
Mendagri turut mengingatkan kepala daerah agar fokus menjalankan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di antaranya melalui perluasan bantuan sosial (bansos), penyelenggaraan pasar murah, hingga renovasi rumah tidak layak huni.
Ia juga mengingatkan agar para pejabat publik tidak mempertontonkan kekayaan secara berlebihan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial yang mengganggu kondusivitas masyarakat.
Hadapi Pengalihan TKD, Pemda Diminta Siapkan Langkah Efisiensi dan Inovasi
Selain aspek sosial dan keamanan, Mendagri menggarisbawahi perlunya langkah antisipatif terhadap pengalihan skema Transfer ke Daerah (TKD) yang direncanakan pada tahun anggaran 2026. Tito meminta kepala daerah melakukan efisiensi belanja dan penguatan program berbasis hasil (output-based).
Ia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.
“Kita dorong Pemda untuk tidak bergantung sepenuhnya pada TKD. Caranya, dengan menggali potensi ekonomi lokal yang tidak membebani masyarakat kecil dan memperkuat peran swasta,” tegasnya.
Mendagri juga meminta Pemda mengintegrasikan program prioritas nasional ke dalam pembangunan daerah, guna menjawab kebutuhan riil masyarakat dan meningkatkan daya ungkit ekonomi.
Belanja Daerah Jadi Kunci Penggerak Ekonomi
Dalam forum tersebut, Mendagri menyoroti rendahnya realisasi belanja APBD di beberapa provinsi di Sumatera. Ia menekankan bahwa belanja pemerintah daerah merupakan mesin utama penggerak ekonomi, terutama dalam mendorong peredaran uang dan daya beli masyarakat.
“Kalau ingin pertumbuhan ekonomi naik, dua mesin harus bergerak: belanja pemerintah dan belanja swasta. Ketika PAD rendah, itu tandanya sektor swasta belum tumbuh optimal,” tandas Tito.
Forum Strategis Hadirkan Dua Narasumber Kunci
Rapat koordinasi ini juga menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda serta Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana sebagai narasumber utama. Forum ini dihadiri oleh para gubernur se-Sumatera, bupati/wali kota se-Provinsi Kepri, serta pejabat strategis dari kementerian/lembaga terkait.(red)
Be First to Comment