Press "Enter" to skip to content

Ketua D PR Dorong Kemlu RI Keluarkan Nota Dinas Trrkait Insiden di Natuna 

Social Media Share

JAKARTA, NP – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk segera mengeluarkan nota dinas kepada Kementerian Luar Negeri Vietnam melalui Kedutaan Negara Vietnam di Jakarta.

Hal ini dikemukakan Bamsoet, Senin (29/4) di Jakarta, terkait adanya intervensi yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Vietnam dengan menabrak KRI Tjiptadi-381 ketika sedang melakukan penangkapan Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam BD 979 di Laut Natuna Utara, Sabtu (27/4).

Dia juga mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera melayangkan surat protes melalui KBRI untuk Vietnam terhadap perilaku kapal pengawas perikanan Vietnam yang menabrak KRI Tjiptadi-381.

Kepafda TNI AL Bamsoet mengharapkan untuk bersikap tegas terhadap kapal-kapal asing yang melanggar ketentuan teritorial di perairan Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengacu kepada ketentuan hukum laut internasional.

Kemudian mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan koordinasi dengan TNI AL, TNI AU dan Polri, khususnya Polair; dalam menjaga teritorial perairan Indonesia, terutama terhadap intervensi dari kapal-kapal pengawas asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia dengan melakukan patroli di perairan dan udara yang rawan terjadinya pencurian ikan;

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) didorong untuk dapat memproses hukum KIA Vietnam BD 979 dan kapal-kapal ikan asing lainnya yang berusaha menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Musibah Banjir

Terkait musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia seperti di Bengkulu (17 orang meninggal dunia dan 9 orang lainnya hilang), Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, Sigi Sulawesi Tengah, dan beberapa daerah di Jakarta) yang berdampak pada kondisi fisik dan psikis masyarakat serta rusaknya infrastruktur, Ketua DPR menyampaikan belasungkawa dan rasa keprihatinan yang mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan dan korban banjir lainnya;

Baca Juga  Kementerian PANRB Tegaskan LP5N Bukan Lembaga Resmi Pemerintah

Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tim SAR Gabungan, bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dan Tim relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk terus melakukan upaya pertolongan kepada warga yang rumahnya terendam.

“Prioritaskan pada penyelamatan jiwa, mempersiapkan tempat pengungsian bagi warga terdampak banjir, serta melakukan pendataan dan identifikasi kerugian akibat bencana tersebut,” tambahnya.

Dalam kaitan ini Ketua DPR mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana), untuk mempersiapkan dapur umum serta untuk terus memobilisasi pemberian dan penyaluran bantuan kemanusiaan agar kebutuhan para pengungsi dapat disalurkan tepat sasaran dengan memperhatikan informasi dan data yang sudah diverifikasi oleh Pemerintah.

Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyiapkan posko-posko kesehatan serta menyediakan obat-obatan dan tenaga kesehatan guna mengantisipasi berbagai penyakit yang timbul dan dialami oleh para pengungsi.

Khusus untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama BPBD dan Pemda didorong untuk segera membangun kembali rumah-rumah warga dan infrastruktur terdampak banjir serta membenahi tanggul-tanggul yang jebol, guna menata dan memulihkan kembali kehidupan para korban terdampak banjir.

Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) bersama Pemda untuk melakukan evaluasi dan kajian terkait penanganan banjir dengan melakukan mitigasi struktural, pembuatan tanggul, normalisasi sungai, serta rehabilitasi hutan dan lahan, mengingat urgensi dari rencana kerja pemerintah tesebut penting untuk segera dilaksanakan.

Mewaspadai Musim Hujan

Bamsoet juga mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas), BNPB, dan BPBD untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan, yang dapat berpotensi menimbulkan bencana banjir maupun banjir bandang.

Mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus menginformasikan kepada masyarakat mengenai curah hujan ataupun potensi terjadinya banjir, serta mengimbau masyarakat setempat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Baca Juga  Menko Luhut Dituding Mengancam Maskapai Penerbangan, Stafsus: “Itu Tidak Benar”

BNPB, BPBD, bersama Pemerintah Daerah (Pemda) didorong untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesiapan dalam menghadapi potensi bencana (simulasi evakuasi bencana) yang mungkin terjadi secara berkala, sehingga masyarakat dapat memahami teknis penanggulangan bencana.

Ketua DPR juga mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama di sekitar sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai, baik sampah industri maupun sampah rumah tangga, serta untuk tidak bermukim di bantaran sungai agar sungai dapat kembali sebagaimana fungsinya. (her)