JAKARTA, NP – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan refocusing kegiatan dan anggaran TA 2021 untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19. Dari besaran awal Pagu Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp 149,81 triliun mengalami refocusing sebesar Rp 17,99 triliun, sehingga menjadi Rp 132,81 triliun.
Pagu anggaran mendapat tambahan dari percepatan penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 4,04 triliun dan luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 0,21 triliun, sehingga menjadi Rp 136,06 triliun.
Tercatat sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR pada status 28 April 2021, pukul 12.00 WIB, penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR sebesar 24,49% atau senilai Rp 33,33 triliun dari total pagu TA 2021 sebesar Rp 136,06 triliun. Sementara untuk progres pembangunan fisik sebesar 25,17%.
Pada tanggal yang sama, baik penyerapan keuangan maupun realisasi fisik TA 2021 secara persentase lebih baik dari periode sama pada TA 2020 lalu, yakni capaian keuangan 14,16% dan fisik 17,61%. Progres penyerapan anggaran TA 2021 lebih cepat dari TA 2020 tidak terlepas dari upaya percepatan Kementerian PUPR melalui pelaksanaan sistem lelang dini sejak Oktober 2020.
Dari total jumlah paket untuk TA 2021 sebanyak 5.146 paket, sudah terkontrak 3.388 paket dengan nilai kontrak Rp 29,83 triliun. Pada akhir triwulan II direncanakan terkontrak sebanyak 1.448 paket senilai Rp 18,73 triliun, sehingga total terkontrak pada akhir triwulan II sebanyak 4.836 paket.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur PUPR seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, dan rumah MBR terus dilaksanakan.
“Saya pastikan kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak pandemi COVID-19,” tandas Menteri Basuki.
Postur anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 juga diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat Pandemi COVID-19, seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah melalui Program Padat Karya Tunai (cash for work) dengan anggaran Rp 23,35 triliun.
Dari total anggaran tersebut, saat ini sudah terserap 26,26% dengan capaian fisik 32,35%. Besaran anggaran yang terserap tersebut telah memberikan manfaat membuka peluang kerja sebanyak 396.951 orang dari total target sebanyak 1.232.693 tenaga kerja. (RLS)
Be First to Comment