Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat memimpin Rapat Koordinasi ILASPP di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (29/1/2026). (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), Kamis (29/1/2026), di Aula Prona Kementerian ATR/BPN. Rapat yang dipimpin Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid ini difokuskan pada evaluasi capaian ILASPP tahun 2025 serta percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.
Menteri Nusron mengungkapkan, hingga 2024 peta skala 1:5.000 baru rampung untuk wilayah Pulau Sulawesi dan baru dapat dimanfaatkan pada pertengahan 2025. Sementara itu, kebutuhan peta detail tersebut semakin mendesak seiring target percepatan penyusunan RDTR di berbagai daerah.
“Sekarang kita mendengarkan pekerjaan tahun 2025, karena kita dikejar target penyusunan RDTR,” ujar Nusron dalam press release, Kamis (29/1/2026).
Peta skala 1:5.000 memiliki peran strategis karena mampu menampilkan detail batas persil, jaringan jalan, sungai, sempadan, serta bidang-bidang lainnya. RDTR yang disusun berdasarkan peta tersebut menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Belum adanya peta 1:5.000 ini masih menjadi kendala pemerintah daerah dalam penyusunan RDTR,” jelas Nusron.
Program ILASPP mulai dilaksanakan pada Agustus 2025 setelah loan agreement disahkan oleh World Bank. Program ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada 2026, ILASPP juga akan melibatkan Kementerian Transmigrasi guna membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi.
Dalam rapat tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas. Selain itu, pada 2025, Kementerian Transmigrasi bersama Kementerian ATR/BPN telah melakukan inventarisasi sekitar 300 hektare tanah transmigrasi yang kemudian dinilai oleh Kementerian Keuangan dengan valuasi hampir Rp3 triliun.
“Ketika kami dilibatkan dalam ILASPP ini, tentu kami sangat senang karena akan membantu menyelesaikan tumpang tindih lahan sekaligus meningkatkan valuasi tanah,” ujar Iftitah.
Rapat koordinasi ini dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kehutanan. Rapat lanjutan dijadwalkan digelar untuk membahas lebih rinci pelaksanaan ILASPP tahun 2026. (red)
Be First to Comment