Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (12/1/2026), menjelang Ramadan 2026. (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Menjelang Ramadan 2026, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar menyiapkan langkah antisipatif sejak dini untuk mengendalikan inflasi. Menurutnya, lonjakan harga pangan biasanya terjadi pada periode ini dan hanya bisa dicegah melalui perencanaan berbasis data historis.
“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (12/1/2026).
Pernyataan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Rapat digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Tomsi mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh daerah untuk segera membuka data inflasi tiga tahun terakhir, menggelar rapat internal, dan menyusun langkah konkret menghadapi Ramadan. Ia berharap Ramadan 2026 bisa menjadi momentum pembuktian kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
“Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” tegasnya.
Dalam arahannya, Tomsi menyoroti sejumlah komoditas pangan strategis yang perlu perhatian serius, antara lain bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras. Ia meminta kementerian/lembaga teknis serta Pemda memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha untuk menjaga pasokan dan distribusi.
Tomsi juga menyinggung angka inflasi nasional Desember 2025 yang tercatat 2,92 persen secara year on year. Angka ini masih berada dalam rentang target nasional, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen. Ia menekankan pentingnya inflasi yang ideal agar keseimbangan antara produsen dan konsumen terjaga. Inflasi terlalu rendah menekan produsen, sementara inflasi tinggi memberatkan masyarakat.
Ia mengakui kenaikan inflasi bulanan Desember 2025 sebesar 0,64 persen dipengaruhi bencana di beberapa daerah, termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. “Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah… kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 persen,” ujarnya.
Tomsi memberi apresiasi kepada Pemda, kementerian, dan lembaga terkait atas upaya menjaga stabilitas harga. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi lebih tajam terhadap daerah dengan inflasi tinggi dan berkepanjangan. Laporan atau rapor inflasi daerah sepanjang 2025 harus segera disusun untuk memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta komoditas pemicunya.
“Rapat ini bukan formalitas. Rapat ini juga untuk menunjukkan upaya teman-teman di daerah, menunjukkan kemampuan teman-teman di daerah,” tegas Tomsi.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal, Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Ponco Adi Putranto, serta Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah. Pembicara dari kementerian dan lembaga lain hadir secara virtual, termasuk jajaran Pemda. (red)
Be First to Comment