Press "Enter" to skip to content

Dukung OSS, BIG Percepat Penyelesaian Peta RDTR

Social Media Share

Antonius Bambang Wijanarko. (red)

JAKARTA, NP – Badan lnformasi Geospasial (BIG) melakukan percepatan penyelesaian Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk keperluan Online Single Submission (OSS) atau sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik.

“Pada 2019, bantuan diberikan kepada 57 kawasan RDTR. BIG bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan Peta RDTR untuk keperluan Online Single Submission (OSS) atau sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik,”kata Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG, Antonius Bambang Wijanarko pada acara Pembahasan Akhir Peta RDTR OSS di Cibinong, Senin (6/1/2020)

Antonius  mengungkapkan, untuk menyusun Peta RDTR, BIG melakukan pendampingan dan proses validasi meliputi penyusunan sumber data, peta dasar, peta tematik, peta rencana, album peta, kesesuaian peta rencana dengan ranperda, serta integrasi pada semua unsur tersebut.

“Namun, pada pelaksanaannya, ditemukan banyak kendala karena keterbatasan waktu penyusunan dan banyaknya jumlah RDTR yang harus disusun serta terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai aspek perpetaan serta ketersediaan data (sumber data dan peta dasar) yang belum mencakup seluruh wilayah perencanaan,”ujar Antonius.

Suasana dari acara pembahasan akhir Peta RDTR OSS di Cibinong, Senin (6/1/2020). (red)

Menurut nya, BIG memikirkan strategi dan terobosan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, tanpa menurunkan standar dan kualitas Peta RDTR yang harus dirampungkan.

Satu hal yang dilakukan BIG adalah melaksanakan asistensi intensif atau klinik untuk 57 RDTR OSS, baik di BIG atau Kementerian ATR/BPN, dengan melibatkan seluruh personel secara massal.

Hasilnya, hari ini diserahkan surat rekomendasi RDTR untuk sejumlah daerah melalui sidang pleno. Sidang pleno bertujuan untuk verifikasi proses asistensi dan memberikan jaminan kualitas terhadap peta rencana tata ruang yang sudah dilakukan pembinaan.

Baca Juga  Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Timur, BMKG: Waspada Siklon Tropis !

Antonius menjelaskan, Peta RDTR yang sesuai kaidah dan standar perpetaan sangat berguna pada saat implementasi OSS, karena seluruh perizinan ke depannya dilaksanakan secara online.

“Bagi investor yang akan melakukan investasi, mereka dapat melihat peta RDTR kawasan yang dituju untuk menentukan lokasi dan jenis investasinya. Selain itu, sistem ini memudahkan pemerintah daerah memberikan izin investasi,”pungkas Antonius.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah daerah harus menyusun Peta RDTR untuk Kawasan Industri dan Kawasan Usaha paling lama enam bulan sejak PP ditetapkan.

Pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi urusan penataan ruang diharuskan memberikan bantuan teknis, seperti yang tercantum dalam Pasal 44 ayat 2. (red)