Pelayanan Adminduk Darurat tetap berjalan dengan dukungan sarana dari pusat guna memastikan hak identitas warga terdampak banjir di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (12/12/2025). (Foto: Ist)
PADANG PARIAMAN –
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat memberikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) darurat di Nagari Seulayat Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (12/12/2025).
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Dukcapil Kemendagri Hani Syopiar Rustam meninjau langsung lokasi pelayanan dan memastikan seluruh sarana bantuan dari Ditjen Dukcapil berfungsi optimal. Sejumlah fasilitas penunjang disiapkan, antara lain perangkat Starlink, power station, serta panel surya portabel guna menjamin kelancaran pelayanan di wilayah terdampak bencana.
“Bantuan ini bukan sekadar simbol, melainkan wujud nyata komitmen Dukcapil untuk hadir di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan pelayanan adminduk tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat,” ujar Hani dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Hani didampingi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat Besri Rahmad. Kehadiran mereka disambut Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman Indra Utama, yang mengajak rombongan meninjau langsung proses penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi warga terdampak banjir.
Hani bersama Besri dan Indra juga berdialog dengan warga yang datang mengurus dokumen kependudukan. Salah satunya Dedi Rahmansyah (36), warga kelahiran 1989, yang mengaku belum pernah melakukan perekaman data biometrik untuk Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).
“Saya merantau sekitar 20 tahun di Medan dan belum sempat mengurus KTP-el,” kata Dedi.
Menanggapi hal tersebut, Hani menegaskan bahwa pelayanan adminduk harus menjangkau seluruh warga negara tanpa terkecuali. Setelah dilakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dan data yang bersangkutan tidak ditemukan, Hani langsung menginstruksikan petugas untuk melakukan pengecekan sidik jari pemohon.
“Tidak boleh ada warga negara yang tidak memiliki identitas. Kehadiran posko ini memastikan setiap warga, termasuk yang baru pertama kali melakukan perekaman, dapat segera memperoleh dokumen kependudukan,” tegasnya.
Berdasarkan data hingga November 2025, banjir bandang yang melanda Kabupaten Padang Pariaman, termasuk wilayah Ulakan Tapakis, berdampak pada ribuan warga dan menyebabkan kerusakan permukiman. Kondisi tersebut menjadikan kebutuhan akan dokumen kependudukan pengganti semakin mendesak.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat Besri Rahmad menegaskan bahwa sinergi tersebut berjalan dengan baik.
“Kami bersama Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman siap melayani warga terdampak. Dukcapil hadir bukan hanya untuk mengganti dokumen yang hilang, tetapi juga memastikan hak-hak dasar warga tetap terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman Indra Utama menambahkan bahwa posko pelayanan darurat menjadi solusi cepat bagi masyarakat. Selain itu, Dukcapil Padang Pariaman juga menerima bantuan 4.000 keping blangko KTP-el guna mempercepat pencetakan ulang dokumen warga yang rusak atau hilang.
Dengan dukungan sarana dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimistis pelayanan adminduk dapat segera pulih. Meski banyak warga kehilangan KTP, Kartu Keluarga, maupun akta kelahiran, pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Dukcapil akan terus hadir untuk memastikan identitas warga tetap terjaga,” pungkas Indra. (red)
Be First to Comment