Press "Enter" to skip to content

Bea Cukai Jakarta Musnahkan Jutaan Rokok Dan Miras Ilegal Senilai 6,4 Miliar Rupiah

Social Media Share

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi (tengah) saat menyampaikan keterangan pers.(red)

JAKARTA, NP –  Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta melakukan pemusnahan 2.777.114 batang rokok dan 14.719 botol minuman keras ilegal berbagai merk senilai Rp6.462.090.500,00 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp5.524.632.922,00.

Barang yang dimusnahkan tersebut merupakan sebagian dari hasil penindakan periode tahun 2017 s.d. 2019. Selain itu, pemusnahan kali ini juga dilakukan terhadap barang bukti yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebanyak 6.144 botol minuman keras dan 320.000 batang rokok ilegal berbagai merk.

“Sepanjang tahun 2017 s.d. 2019 Kanwil Bea Cukai Jakarta telah melakukan program terobosan dalam rangka pengamanan penerimaan negara melalui operasi macan kemayoran, operasi gempur dan operasi rutin di bidang cukai serta penyidikan TPPU, restorative justice, dan penyidikan multidoors,”kata Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur (19/12/2019).

Pemusnahan miras ilegal dengan cara dilindas alat berat (mesin giling) . (red)

Berikut kegiatan penindakan dan penyidikan hasil program terobosan yang telah dilakukan tersebut, antara lain:

1.Periode tahun 2017 s.d 2018

Penyidikan TPPU sebagai upaya pengembalian kerugian negara secara paksa (perampasan asset). Tersangka JK dan putusan pidana penjara 3 tahun 4 bulan dan pidana denda sebesar Rp1.134.447.212 subsider 3 bulan kurungan dengan memperhitungkan harta yang telah disita Penyidik sebagai pembayaran denda; serta 2 unit mobil mewah yaitu Land Range Rover dan Toyota New Vellfire dirampas untuk negara.

2. Periode tahun 2018 s.d 2019.

Penegakan hukum di peredaran bebas terhadap barang impor yang diduga berasal dari tindak pidana penyelundupan (penadahan barang impor eks lundup di peredaran bebas). Petugas Bea Cukai Kanwil Jakarta melakukan penindakan handphone baru berbagai merek yang di impor secara ilegal di toko handphone AS yang beralamat di ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat pada periode bulan Maret s.d September 2017 sejumlah 270 handphone dengan tersangka GUN als AH dan putusan pidana penjara 1 tahun percobaan; pidana denda sejumlah Rp4.999.904.000,00; barang bukti berupa handphone dirampas untuk dimusnahkan; serta barang bukti berupa speedboat dengan 4 mesin SB Santo 2 Jekot, S den 6 buah rekening beserta uang di dalamnya dirampas untuk negara.

Baca Juga  Ketua DPR: Caleg, Petugas di TPS dan PPK Curang Bisa Dipidana
Jutaan rokok ilegal dimusnahkan. (red)

3.Periode tahun 2019

a. Restorative Justice dalam penyidikan 7 perkara kepabeanan dan cukai sebagai upaya pengembalian kerugian negara (Dhanapala Recovery) secara sukarela sebagai penerapan pasal 59 Undang-Undang tentang Cukai dan pasal 110 Undang-Undang tentang Kepabeanan melalui jaminan pembayaran pidana denda dengan jumlah mencapai Rp14,723 miliar serta aset berupa speedboat dengan 4 mesin SB Santo 2 Jekot, 1 mobil Honda Mobilio, dan 1 mobil Toyota Alphard.

b.Restorative Justice dalam pengenaan sanksi administrasi sebesar Rp 8.358.042.004,00.

c. Penanganan perkara secara hulu hilir (terintegrasi) menuju peredaran rokok ilegal 3% dengan mengungkap 4 pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal jaringan Jawa Tengah dan Jawa Timur dan daerah Sumatera dengan kerugian negara dalam 1 tahun adalah sebesar Rp10.000.000.000,00.

4. Penyidikan Multidoors berupa penyidikan bersama yang dilakukan oleh Kanwil Bea Cukai Jakarta dan Balai Besar POM DKI Jakarta atas 2 tindak pidana cukai dengan tersangka SH als AHUI (tertangkap tangan menjual minuman keras lokal (CIU) tanpa dilekati pita cukai dengan barang bukti sejumlah 130 ton) dan JJ (menjual hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) impor jenis ekstrak dan essens tembakau tanpa dilekati pita cukai di beberapa marketplace).

“Kegiatan pemusnahan ini selain sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tugas Bea Cukai. Juga sebagai bukti bahwa Bea Cukai mampu untuk mengamankan hak-hak penerimaan negara serta melindungi negara dari peredaran barang-barang yang berbahaya,”pungkas Heru. (rls)