Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Irvansyah, memaparkan pentingnya peningkatan keamanan laut nasional pada HUT ke-20 Bakamla di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
JAKARTA, NP – Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Irvansyah, menegaskan pentingnya Undang-Undang Keamanan Laut sebagai dasar hukum pengelolaan dan pengawasan laut Indonesia. Pemerintah, menurutnya, telah menginisiasi penyusunan rancangan undang-undang tersebut, yang nantinya akan disampaikan ke DPR dan telah masuk dalam Prolegnas DPR RI.
“Setiap tahun, kami mengukur dan menghitung Indeks Keamanan Laut Nasional. Hasilnya kami bagikan baik secara nasional maupun internasional,” ujarnya di sela-sela acara HUT ke-20 Bakamla RI di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Indeks ini dihitung melalui pengumpulan data dari berbagai instansi terkait, termasuk pihak patroli, kementerian/lembaga keamanan maritim, akademisi, dan unsur lainnya. “Kami menghitung bersama-sama sehingga setiap tahun mendapatkan Indeks Keamanan Laut. Tahun ini nilainya 60,” tambahnya.
Meski dinilai belum optimal, Bakamla mencatat adanya peningkatan rutin setiap tahun sekitar 3 poin. Staf Bakamla memperkirakan, setiap kenaikan 1 poin pada indeks dapat menarik investasi senilai Rp109,7 triliun per tahun. Dengan peningkatan 3 poin, potensi investasi yang masuk ke Indonesia bisa mencapai sekitar Rp329 triliun per tahun.
“Angka ini memberi semangat bagi kami untuk terus meningkatkan keamanan laut. Laut yang aman menciptakan kenyamanan dan kepercayaan bagi pelaku bisnis serta pengguna laut. Dengan begitu, laut Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk berusaha dengan peluang yang besar,” ujar Irvansyah optimistis.
Dia juga menekankan bahwa pengelolaan laut dapat dilakukan secara berkelanjutan. “Melalui laut, kita bisa memanfaatkan sumber daya terbarukan tanpa merusak alam. Misalnya dalam penangkapan ikan, kita tinggal mengambil yang tersedia tanpa perlu menambah perawatan atau perlakuan khusus. Saya yakin masa depan Indonesia bisa maju melalui laut,” pungkasnya.(red)
Be First to Comment