Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko Perekonomian)
JAKARTA, NP- Pemerintah mewajibkan vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk setiap ijin keramaian dan syarat perjalanan. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah juga menekankan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam setiap kegiatan di tempat umum.
“Dosis ketiga akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan perjalanan. Arahan Presiden di airport disiapkan vaksin dosis ke-3,” tegas Airlangga Hartarto, Senin (4/7/2022).
Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian meminta pengelola pusat perbelanjaan maupun fasilitas publik untuk menggiatkan tracking lewat aplikasi PeduliLindungi.
Menko Airlangga menyebut penerapan protokol kesehatan (Prokes) di mal tidak seketat sebelumnya, malah banyak pengunjung mal yang masuk tanpa melakukan pindai aplikasi PeduliLindungi.
“Kita lihat di beberapa mal tidak seketat sebelumnya, jadi saya memonitor di beberapa mal dan beberapa kegiatan itu aplikasinya (PeduliLindungi) ada, barcode-nya ada tapi banyak pengunjung yang masuk tanpa scan,” ujar Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar.
Saat ini 81% varian kasus covid-19 di Indonesia adalah dengan jenis Omicron BA.4 dan BA.5, dan 100% kasus di Jakarta merupakan varian baru tersebut. Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengatakan kondisi penyebaran covid-19 di Indonesia sudah melewati puncak dan cenderung melandai.
Selain prokes, menurut Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Masdalina Pane, pemerintah perlu memperketat proses 3T.
“Bagaimana menghentikan transmisi di komunitas, ya 3T, tracing testing, dan treatment, serta melakukan isolasi karantina,” kata Masdalina.
Berdasarkan sero survei yang dilakukan pemerintah di bulan Maret, disebutkan 99,6% masyarakat Jawa Bali memiliki antibodi covid-19. Pemerintah juga akan melakukan sero survey ketiga pada bulan Juli ini. Menanggapi hal tersebut, Masdalina minta pemerintah menggunakan sistem sero survey yang benar dan diumumkan secara real time.
“Terkait sero survei, tentang sampel dan jumlah dan cara pengembaliannya, komitmen waktu dan tentu test ini mahal. Kalau ada survei verso survei murah itu bukan,” jelas Masdalina.
Pemerintah sendiri, meski hasil sero survei bagus, mereka tetap menggenjot vaksin. Bahkan Presiden minta Menteri Kesehatan untuk mencari pendekatan sosial yang inovatif untuk masyarakat agar semangat booster.
Perkuat Edukasi
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan publik pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
Pemerintah disarankan untuk memperkuat edukasi pada publik terkait kegunaan dan tindak lanjut dari aplikasi tersebut. Tindak lanjut yang dimaksudkan adalah saran dan langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika mendapati status pengguna aplikasi yang diwakili dengan warna. Misalnya ketika status merah karena belum vaksin, pengguna dirujuk untuk mendapatkan vaksinasi.
“Pemerintah harus segera melakukan edukasi pada masyarakat terkait dengan aplikasi itu sendiri. Artinya kalau di situ ditemukan ada merah, hitam, itu segera ada tindak lanjutnya,” kata Trubus.
Trubus menekankan pentingnya kerja sama antara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dengan pengelola mal untuk mempermudah pengunjung mal mengakses aplikasi, seperti menyediakan koneksi internet yang stabil. “Ditingkatkan lagi kerja sama antara Satgas Covid-19 dengan pengelola mal,” ucap Trubus.(NP)
Be First to Comment