Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, meninjau fasilitas laboratorium di Balai Besar Veteriner Wates, Jumat (30/1/2026), untuk memperkuat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis.(Foto: Ist)
YOGYAKARTA, NP – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, atau Titiek Soeharto, menegaskan pentingnya penguatan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) untuk menjaga produktivitas ternak sekaligus melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBV) Wates, Jumat (30/1/2026). Kunjungan ini difokuskan pada pendalaman kebijakan pengendalian PHMS dalam mendukung peningkatan produktivitas ternak serta percepatan swasembada daging dan susu nasional.
Titiek menyoroti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagai salah satu PHMS yang perlu diwaspadai. Ia mengingatkan bahwa pengalaman PMK sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi perlunya sistem kesehatan hewan yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga pengendalian.
“Subsektor peternakan nasional hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain manajemen usaha peternakan yang masih bersifat tradisional, meningkatnya biaya pakan, serta ancaman PHMS yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan nasional,” ujar Titiek.
Ia menilai BBV Wates memegang peran strategis sebagai garda terdepan pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan bersama Badan Karantina Indonesia. “Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan,” jelasnya.
Sejalan dengan hal itu, Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK, serta perhatian terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) peternakan yang memiliki peran penting dalam deteksi dini penyakit hewan.
Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pengendalian PHMS merupakan pilar utama perlindungan peternak dan penguatan subsektor peternakan nasional. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mengatakan, “Kami meyakini bahwa dengan dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi IV DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian PHMS dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.”
Komisi IV DPR RI juga menyatakan kesiapan mendukung perbaikan sarana dan prasarana balai veteriner serta pemenuhan kebutuhan vaksinasi PMK. DPR RI menilai keberhasilan pengendalian penyakit hewan tidak hanya berdampak pada kesehatan ternak, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI meninjau fasilitas laboratorium dan mekanisme pelayanan diagnostik di BBV Wates, sekaligus mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Pertanian dalam menjaga kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
Di kesempatan berbeda, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin PMK sebagai langkah konkret pengendalian wabah penyakit di berbagai daerah. “Vaksin telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ujar Mentan.
Mentan Amran menegaskan, seluruh jajaran Kementerian Pertanian diminta tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK. “Kewaspadaan harus terus dijaga agar upaya pengendalian yang telah dilakukan tetap konsisten dan tidak melemah,” tambahnya.
Pemerintah pun menegaskan komitmen memperkuat sinergi dengan DPR RI untuk mewujudkan sistem peternakan nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. (red)
Be First to Comment