Press "Enter" to skip to content

Tingkatkan Pengawasan Post Border, Kemendag – Bea Cukai Teken Nota Kesepahaman

Social Media Share

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (kiri) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut.(red)

JAKARTA, NP – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui  Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) dan  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menandatangani  Nota Kesepahaman tentang pertukaran data dan informasi serta dukungan dalam rangka pengawasan Tata Niaga Impor di luar kawasan pabean (post border).

“Hal ini sesuai dengan amanat Presiden RI yaitu sejak 1 Februari 2018 , yakni untuk menyederhanakan Tata Niaga Ekspor dan Impor berupa pengurangan LARTAS impor melalui pergeseran pengawasan impor dari border ke post border atau dari luar kawasan pabean, maka terhadap seluruh barang impor pemeriksaan kesesuaian persyaratan impor terhadap produk tersebut tidak lagi dilakukan di border oleh rekan-rekan Bea Cukai, namun dilakukan di post border oleh petugas Kemendag,”kata Dirjen PKTN Kemendag Veri Anggrijono dihalaman Kantor Kemendag, Rabu (18/12/2019).

Barang-barang ini tercatat memiliki variasi pelanggaran. (red)

Veri mengungkapkan, sejak pelimpahan wewenang diberikan, Kemendag telah melakukan berbagai program kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan kewenangan tersebut, antara lain dengan melakukan pengembangan sistem aplikasi reporting importasi, pengembangan kompetensi SDM, hingga pembukaan kantor pengawasan tertib niaga di beberapa kota yaitu di Medan, Bekasi, Surabaya, dan Makassar.

“Kami dari Ditjen PKTN akan melakukan kerja sama dengan Ditjen Bea Cukai yaitu meliputi pertukaran data, dan informasi terhadap barang objek pengawasan tata niaga impor, pertukaran data profil pelaku usaha, dukungan SDM  dll,”imbuh Veri.

Dia berharap melalui kerjasama tersebut, kinerja pengawasan post border Kemendag akan lebih baik lagi ke depan nya.

Pemusnahan barang hasil pengawasan.(red)

Usai penandatanganan Nota Kesepahaman juga dilakukan pemusnahan secara simbolis terhadap barang-barang hasil pengawasan yang telah dilakukan Ditjen PKTN bersama Ditjen Bea Cukai  di wilayah-wilayah Indonesia.

Baca Juga  Menko Luhut: Kerjasama RI-UEA Kini Fokus Pada Bidang Ekonomi

“Seluruh barang tersebut ditemukan melanggar ketentuan peraturan perundangan seperti tidak memiliki perizinan kegiatan perdagangan dan tidak memiliki sertifikat mutu bagi produk yang telah diberlakukan  SNI Wajib,”ungkap Veri,

Barang tersebut terdiri beberapa jenis, misalnya luminer, pompa air, mainan anak, cangkul, mesin pendingin, dan tepung dengan total nilai barang mencapai Rp 15 miliar.

“Dimana produk-produk tersebut  banyak terkait dengan keamanan, keselamatan dan lingkungan. Produk tersebut bernilai kurang lebih Rp 15 miliar,”pungkas Veri.(red)