Press "Enter" to skip to content

PTBI 2025: Senator Nawardi Dorong Kolaborasi Pusat-Daerah Jaga Momentum Pertumbuhan

Social Media Share

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025 di Gedung Grha Bhasvara Icchana, Jakarta, dengan tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. (Foto: ist)

JAKARTA, NP- Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Ahmad Nawardi mengapresiasi Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025 di Gedung Grha Bhasvara Icchana, Jakarta.

Senator Nawardi turut hadir dalam forum yang tahun ini mengambil tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” itu.

Ia mengatakan kehadiran perwakikan DPD RI di forum PTBI menegaskan komitmen DPD RI dalam mengawal sinergi kebijakan fiskal dan moneter demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025), Senator Nawardi menyampaikan apresiasi mendalam atas optimisme yang dipaparkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur BI Perry Warjiyo. Optimisme ini bukan sekadar harapan, melainkan didukung oleh data dan proyeksi kuat yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun 2026.

Senator Nawardi secara spesifik menyoroti lima keberhasilan kebijakan yang menjadi fondasi optimisme tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil BI dan Pemerintah telah efektif mendorong sisi permintaan dan penawaran:

1. Konsumsi Terjaga: Daya beli masyarakat terpantau stabil dan kuat, tercermin dari Mandiri Spending Index (MSI) November 2025 di level 312,8, menunjukkan kenaikan konsumsi dari bulan sebelumnya.
2. Investasi Signifikan: Realisasi investasi nasional terus menunjukkan tren positif, di mana hingga September 2025 telah mencapai Rp 1.434 triliun, menjadi mesin penggerak utama penciptaan lapangan kerja.
3. Keberhasilan menjaga harga tercermin dari tingkat inflasi pada Oktober 2025 sebesar 2,86% year on year (yoy), yang terkendali dalam rentang sasaran nasional, menjamin daya beli tidak tergerus.
4. Respons kebijakan moneter BI dinilai tepat waktu, dengan pemotongan suku bunga acuan menjadi 4,75 persen (turun 125 bps sepanjang 2025). Langkah ini bersifat pro-kredit dan pro-pertumbuhan, memberikan stimulus likuiditas kepada perbankan dan dunia usaha.
5. Transformasi sistem pembayaran menunjukkan kemajuan pesat, di mana kinerja QRIS telah melampaui kartu kredit, dengan pengguna mencapai 58 juta konsumen dan lebih dari 40 juta merchant, mempercepat inklusi keuangan.

Meskipun optimisme menguat, Senator Nawardi menyatakan sepakat penuh dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Hal ini krusial mengingat peringatan Gubernur BI mengenai tingginya ketidakpastian global, ancaman proteksionisme, dan kenaikan utang negara maju yang dapat memengaruhi stabilitas domestik.

“Presiden telah menggarisbawahi pentingnya check and balance. Komite IV DPD RI akan terus mendorong agar sinergi kebijakan fiskal dan moneter berjalan kuat, terutama dalam mengelola risiko. Kita harus memastikan segala potensi risiko telah ‘price in’ dan dimitigasi sejak dini, sehingga momentum pertumbuhan positif ini dapat dipertahankan dan berdaya tahan,” tegas Senator Nawardi.

Anggota DPD RI daruli daerah pemilihan Jawa Timur ini menyampaikan semangat kebersamaan bagi seluruh pemangku kepentingan, dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan target pertumbuhan 5,4% adalah tanggung jawab bersama.

“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan, kuncinya adalah bahu membahu untuk Indonesia. DPD RI, sebagai representasi kepentingan daerah, melalui Komite IV siap berkolaborasi secara aktif dalam memastikan potensi daerah dimaksimalkan, mulai dari peningkatan investasi daerah hingga akselerasi penggunaan QRIS di seluruh pelosok, demi mencapai target nasional,” pungkasnya.

Senator Nawardi menegaskan bahwa seluruh dukungan Komite IV DPD RI terhadap kebijakan pro-pertumbuhan dan pro-stabilitas oleh BI dan Pemerintah memiliki tujuan akhir: “peningkatan kesejahteraan rakyat”.

Melalui peran check and balance dan fungsi legislasi, Komite IV DPD RI berkomitmen memastikan sinergi Pusat dan Daerah benar-benar diterjemahkan menjadi stabilitas harga kebutuhan pokok yang terjamin bagi masyarakat, serta kemudahan akses permodalan dan percepatan digitalisasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Komitmen ini adalah fondasi penting untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi juga berdaya tahan, dan secara nyata menopang kehidupan seluruh lapisan rakyat dan UMKM di tengah dinamika global yang menantang.(har)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *