Press "Enter" to skip to content

Percepat Draft Perpres Subsidi Perikanan, Kemenko Maritim adakan Workshop

Social Media Share

JAKARTA, NP – Kemenko Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang diwakilkan oleh Asisten Deputi Sumber daya Hayati, Andri Wahyono, mengadakan Workshop Hasil Survey Manfaat dan Dampak Pemberian Subsidi Perikanan di 11 WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan – Negara Republik Indonesia) pada 5 September 2019 di Jakarta (05-09-2019).

“Workshop ini tujuannya untuk memperkuat Rancangan Perpres tentang tata cara pemberian subsidi perikanan. Nah sebelumnya belum ketemu apakah pemberian subsidi antara perikanan tangkap dan perikanan budidaya akan digabung atau tidak. Sudah ada sebelumnya, tapi masih gabungan” ucap Asdep Andri dikutip dari rilis.

Menurut Asdep Andri, rancangan Perpres terkait subsidi perikanan ini telah disusun dalam dua tahun terakhir tapi belum sampai pada titk penyelesaian.

“Ini sudah dua tahun belum selesai padahal kepentingannya medesak sehingga kami adakan ini. Ada bantuan dari WWF (World Wildlife Fund) untuk membantu menyiapkan naskah akademis” jelasnya. Asdep Andri kemudian menjelaskan bahwa sebelum naskah akademik disiapkan, WWF telah melakukan survey kelapangan pada 11 WPP. Survey tersebut untuk mengetahui adanya dampak maupun manfaat terhadap pemberian subsidi perikanan yang selama ini telah dilakukan. Asdep Andri juga menambahkan bahwa WWF menggunakan peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk melaksanakan survey yang dibutuhkan.

“Insentif perikanan bisa menjadi positif dan negratif. Insentif itu dapat mengstimulasi pengembangan perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional” Terang Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Luky Adtrianto. Menurut Dekan Luky, hasil positif tersebut dapat diperoleh pada wilayah yang kondisi perikanannya belum berkembang dan sumberdaya ikan belum dimanfaatkan penuh. Selain itu, insentif harus dapat dikendalikan sehingga penangkapan ikan tidak berkembang melebihi daya dukung sumber daya yang ada.

Baca Juga  Akumulasi PDB Peternakan 2015 – 2018 Meningkat Rp 18,2 Triliun

Berdasarkan hasil analisa data dan informasi yang dilakukan IPB terhadap pelaksanaan insentif perikanan di 11 WPP, insentif perikanan untuk perikanan tangkap umumnya bermanfaat dan berdampak rendah. Rendahnya nilai manfaat dan dampak program insentif perikanan tersebut disebabkan oleh pelaksanaan program-program insentif perikanan yang tidak merata untuk semua wilayah.

Pada hasil analisa tersebut juga disebutkan bahwa untuk jenis insentif perikanan jenis asuransi nelayan sudah hamper merata di seluruh WPP-NRI. Disebutkan pula bahwa program insentif lainnya yang telah dilaksanakan yaitu bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap, bantuan peningkatan keterampilan nelayan, subsidi BBM, bantuan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana pendukung, bantuan sarana dan prasarana pemasaran dan distribusi ikan, bantuan komunikasi perikanann, dan bantuan penyusunan laporan kelompok usaha perikanan.

“Penerapan system insentif harus menggunakan mekanisme yang menjamin keberlanjutan perikanan itu sendiri. Insentif perikanan dapat diterapkan untuk WPP yang masih memiliki peluang usaha” tutup Dekan Luky memberikan saran terkait pemberian subsidi.

“Indonesia mendukung disiplin penegakan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Pemerintah Indonesia juga memperjuangkan hak nelayan kecil untuk dapat melakukan kegiatan usaha tanpa bermaksud mengancam, merusak, dan atau memberi dampak negative terhadap lingkungan” jelas Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perdagangan, Sondang Anggraini. Menurut Kepala Biro Sondang, Pemerintah Indonesia dalam perundingan subsidi perikanan tetap mempertahankan pemberian susidi untuk nelayan kecil dan usaha perikanan berskala kecil. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia tidak memberikan pengcualian bagi IUUF.

Terkait dengan konsep subsidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, menjelaskan,

“Subsidi tetap diberikan untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang berdampak luas ke masyarakat. Pemberian subsidi terus diupayakan agar lebih terarah dan menyentuh kehidupan masyarakat miskin”.

Baca Juga  Sinergi Kementan dan Produsen Benih Buah Tingkatkan Kualitas Buah Nasional

“World Trade Organization (WTO) melarang subsidi yang berdampak pada performa ekspor atau mengharuskan penerima untuk memenuhi target ekspor tertentu. WTO juga melarang subsidi yang mengharuskan penerima untuk menggunakan barang-barang domestic dan bukan barang-barang impor” jelas Kapus Hidayat.

“Terdapat perdebatan terkait overfishing dan overcapacity. Diantaranya adanya perdebatan terkait penggunaan pendekatan bentuk subsidi yang dilarang dibandingkan dengan pengenaan tes untuk efek dari subsidi yang diberikan” Jelas Perwakilan Direktorat Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual Kementerian Luar Negeri, Royhan N. Wahab.

Royhan menambahkan adanya usulan mengenai penggunaan pembatasan pemberian subsidi menggunakan batasan nilai subsidi. Menurutnya, pembahasan pelarangan pemberian subsidi di high seas efeknya sulit untuk dimonitor.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam,

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak atau sumber energy ainnya, air bersih, dan es kepada nelayan; bahan bakar minyak atau sumber energy lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat ikan kepada pembudi daya ikan kecil; dan bahan bakar minyak atau sumber energy lainnya kepada petambak garam kecil”.(Pen)