Press "Enter" to skip to content

KKP Serahkan Asuransi dan Bantuan Kredit untuk Nelayan

Social Media Share

BONE, NP –  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menyerahkan sejumlah bantuan dan melakukan sosialisasi program prioritas perikanan tangkap untuk nelayan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa program pemerintah yang diamanatkan melalui KKP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.

Bantuan yang diserahkan antara lain premi asuransi nelayan sebanyak 1.797 nelayan, 100 bidang penerbitan sertipikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan, pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan bagi 150 nelayan, serta fasilitasi permodalan dari perbankan berupa penyaluran kredit dari BRI senilai Rp. 1,79 miliar, kredit senilai Rp 2,75 miliar dari BNI dan kredit senilai Rp 3,99 miliar yang dikucurkan oleh Bank Mandiri.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar, anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Sulkaf M. Latif serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone Wahida.

Selain diberikan bantuan, para nelayan juga diberikan sosialiasi dan pengetahuan dari berbagai kegiatan prioritas seperti tata laksana pelabuhan perikanan, Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), asuransi mandiri, kampung nelayan maju, sertipikasi hak atas tanah nelayan, pendanaan usaha, pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan.

Diberikan pula bimbingan teknis perawatan dan perbaikan mesin kapal perikanan serta teknologi alat penangkapan ikan bekerja sama dengan Poltek Kelautan dan Perikanan Bone.

“Program prioritas ini sejalan dengan amanat Presiden RI tentang pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi. Kita terjemahkan hal tersebut pada sektor perikanan tangkap, contohnya perizinan online 1 jam untuk kapal 30 GT ke atas, peningkatan kapasitas masyarakat perikanan dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan yang adil dan berkualitas,” jelas Zulficar.

Lebih lanjut Zulficar memaparkan, pertemuan seperti ini merupakan upaya untuk meningkatkan komunikasi dengan nelayan. Dialog dua arah dilakukan guna menyerap aspirasi nelayan. Tujuannya selain memperkuat komunikasi juga kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh stakeholders perikanan tangkap untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Pada kesempatan yang sama, Andi Akmal Pasluddin mengatakan akan terus mendorong dan melakukan pengawalan terhadap program pemerintah kepada nelayan. Dia berpesan kepada nelayan agar tiada bosan memberikan masukan serta aspirasi kepada pemerintah.

“Keberhasilan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya terjadi satu arah dari pemerintah saja melainkan juga dari para nelayan. Dengan adanya nelayan, kita bisa makan ikan yang kaya protein, menyehatkan sekaligus mencerdaskan,” tukasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone Wahidah dalam sambutannya memaparkan Bone terkenal dengan potensi ikan cakalang, tongkol dan layang. Pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Karena kamilah yang bersentuhan langsung dengan nelayan di daerah, kami akan terus lakukan konsolidasi agar nelayan sejahtera. Komitmen ini akan terus kita bangun dan tingkatkan untuk menjamin keberlanjutan dan kedaulatan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan,” tandasnya.(rls)

 

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *