Zulkifli Harahap, Asisten Deputi Kemenpar, saat menyampaikan sambutan di Sosialisasi Aturan Terkait Keimigrasian, Jakarta, Selasa (18/11/2025). (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk menghadapi tantangan keimigrasian yang berdampak langsung pada sektor pariwisata, mulai dari arus wisatawan mancanegara hingga pelaku MICE internasional.
Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kemenpar, Zulkifli Harahap, menekankan pentingnya kecepatan dan kepastian layanan sebagai kunci daya saing sektor pariwisata. Ia menyoroti adanya kendala administratif, perbedaan interpretasi jenis visa, dan pemahaman yang belum merata terhadap kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK).
“Sinergi antarlembaga sangat penting untuk meningkatkan koordinasi, harmonisasi kebijakan, dan penyamaan persepsi,” kata Zulkifli saat kegiatan Sosialisasi Aturan Terkait Keimigrasian di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Forum ini juga menghadirkan Misnal Ariyanto, Kepala Subdirektorat Standardisasi Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, yang menjelaskan upaya Kemenimipas mempercepat layanan visa, termasuk pengajuan online tanpa batas kuota harian dan kepastian terbit dalam lima hari setelah pembayaran. Ia menekankan bahwa proses ini mempermudah pemohon serta mendukung pengembangan sektor pariwisata dan MICE.
Kegiatan sosialisasi diikuti satuan kerja internal Kemenpar, perwakilan Kementerian Luar Negeri, dan pelaku industri pariwisata, seperti GAC, ASITA, Dwidaya Wisata, Panorama Destination, Matta Tour, dan INCCA. Masukan dari berbagai pihak akan ditindaklanjuti untuk memastikan harmonisasi kebijakan keimigrasian dan peningkatan pelayanan publik.
Melalui langkah ini, Kemenpar menegaskan komitmen meningkatkan daya saing pariwisata nasional sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang ramah dan siap bersaing di tingkat global. (red)
Be First to Comment