Pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada impor energi.(Foto: ESDM)
BOGOR, NP — Pemerintah menegaskan percepatan program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama menuju kemandirian ekonomi nasional. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026).
Dalam pertemuan itu, Bahlil memaparkan langkah konkret pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Bahlil mengungkapkan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai berjalan pada bulan depan.
“Selain itu, akan ditambah 13 proyek hilirisasi baru dengan total investasi sekitar Rp239 triliun yang saat ini memasuki tahap finalisasi,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).
Di sektor energi, Presiden juga mengarahkan optimalisasi seluruh potensi domestik guna memperkuat swasembada energi. Fokus diarahkan pada pengembangan etanol serta biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) untuk menekan impor.
“Presiden memerintahkan agar seluruh potensi energi, baik etanol maupun biodiesel dari CPO, dapat dimaksimalkan,” kata Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil turut melaporkan perkembangan harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Ia memastikan belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, meskipun pemerintah terus memantau dinamika pasar global.
Namun demikian, pemerintah membuka peluang relaksasi produksi batu bara dan nikel secara terbatas dan terukur. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan agar tidak menekan harga di pasar global.
“Relaksasi dilakukan secara terbatas dengan tetap menjaga keseimbangan supply and demand serta stabilitas harga,” tegasnya.
Pemerintah juga memberi sinyal akan melakukan penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel. Kebijakan ini dimaksudkan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan komoditas strategis tersebut.
“Untuk HPM nikel, kemungkinan akan kita naikkan,” ujar Bahlil.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan kepentingan nasional. Sumber daya alam, menurutnya, merupakan aset strategis yang harus dijaga sekaligus dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara.
“Presiden meminta agar kepentingan negara menjadi prioritas utama serta mendorong pencarian sumber pendapatan baru di sektor mineral yang selama ini dinilai belum optimal,” jelas Bahlil.
Bahlil menegaskan, tahun 2026 akan menjadi momentum penting dalam pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah berkomitmen memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual dengan harga murah, melainkan memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional.
“Kita menginginkan harga yang baik dan produksi yang optimal. Namun jika tidak, jangan sampai sumber daya kita dijual murah,” pungkasnya. (red)
Be First to Comment