JAKARTA, NP – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta (21/01/2020) – BKKBN menyelenggarakan Pertemuan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (E-Koren) I Program Bangga Kencana untuk perencanaan Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Selasa – Jumat, 21 – 24 Juli 2020 melalui virtual meeting di aplikasi Cisco Webex. Waktu pelaksanaan E-Koren I Program Bangga Kencana ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan situasi pandemi Covid-19 dan adanya terobosan-terobosan di tengah program 2020 serta karena adanya refocusing anggaran.
“Sebetulnya kami berharap betul dimulai tahun 2020 sampai juga ke depan itu kita sudah mulai merubah mindset bagaimana cara kita mensikapi terhadap capaian program atau output yang akan kita hasilkan di masa-masa yang akan datang. Baru saja kita berpikir tentang output seperti apa yang akan kita raih, kemudian ada pandemi kemudian harus ada adaptasi kebiasaan baru. Sehingga situasi menjadi sangat kompleks dalam hal ini ini yang harus kita sadari bersama. Namun demikian kita tidak boleh melupakan bahwa apa yang sudah dituangkan di dalam Renstra 2020 sampai dengan 2024 itu yang sudah secara resmi dituangkan dalam peraturan BKKBN nomor 6 Tahun 2020, kemudian sudah masuk di dalam Lembaran Negara Nomor 466 Tahun 2020 ini tentu harus jadi bagian yang harus kita pedomani. Sebagai suatu acuan utama baik dalam perencanaan maupun juga penyusunan program prioritas dan juga pelaksanaan dan evaluasi capaian program,” tutur Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat membuka acara tersebut, dalam rilis tertulisnya, Selasa (21/07).
Total Anggaran Pagu Indikatif BKKBN 2021 adalah sebesar Rp.3.386.809.344.000,-. Dengan postur anggaran tersebut, BKKBN diharapkan tetap harus dapat memaksimalkan kinerja dengan fokus pada beberapa prioritas kegiatan strategis saja. Dalam paparannya, Plt. Sekretaris Utama BKKBN H. Nofrijal, S.P., M.A. menjelaskan bahwa beberapa kegiatan prioritas yang harus diutamakan (skala prioritas utama) untuk dilaksanakan pada tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp 928.890.009.000,- atau sekitar 88,05 persen dari pagu Program Bangga Kencana di atas adalah :
(1) Pendataan Keluarga (PK);
(2) 6 Kegiatan yang mendukung Pro PN yang wajib dilaksanakan yaitu Jaminan Ketersediaan Alokon, Penanggulangan Stunting bagi Baduta, Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja, 7 Dimensi Lansia Tangguh, Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga akseptor KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan, dan Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna guna Pengintegrasian Data dan Informasi Keluarga di Kampung KB Percontohan.
(3) Kegiatan penting lain yaitu kegiatan khusus yang bekerjasama dengan Kementerian PPN/Bappenas yaitu Penyusunan Blue Print Pengendalian Penduduk, dan persiapan SDKI 2022.
Hasto berharap agar BKKBN tidak hanya melihat indikator-indikator output seperti TFR, mCPR, Unmet Need, ASFR, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) yang ada di dalam Rencana Strategis (Renstra BKKBN) 2020-2024. Indikator-indikator pendekat bisa di-breakdown lebih detail untuk mendekati output atau outcome agar tidak hanya sekedar proses. Menurutnya, perlu adanya strategi yang non linear model untuk mensikapi hal ini seperti terkait dengan spacing atau jarak kehamilan dengan kelahiran sebelumnya atau kehamilan berikutnya.
Selain itu Hasto juga menyinggung tentang Zona Integritas (ZI) dalam upaya perwujudan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) serta memohon perhatian bagi seluruh Perwakilan BKKBN di Seluruh Provinsi di Indonesia dan juga Satuan Kerja untuk tidak lalai dengan ZI ini. Perubahan yang dilakukan BKKBN seperti Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BKKBN yang baru dan juga transformasi dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional diharapkan akan mendorong percepatan realisasi ZI. Hasto berpesan agar para pegawai bisa memanfaatkan inovasi-inovasi yang ada untuk menjadi pemantik tercapainya ZI karena roh dari ZI dan WBK WBPM adalah salah satunya ada pada perubahan yaitu inovasi.
“Ada tiga faktor yang membuat kinerja kita ini bisa betul-betul baru, satu perubahan SOTK, dua perubahan transformasi dari JA ke JF, tiga adanya pandemi Covid-19. Ini betul-betul hidup di era disruption. Disruption-nya ini mega disruption karena ada tiga disruption kita, transformasi kemudian SOTK kemudian pandemi itu mendisrupsi kita. Tentu kita bukan harus menjadi orang yang hebat luar biasa tetapi menjadi yang mudah menyesuaikan. Kita ini kan manusia bukan tahan banting seperti banteng tetapi manusia orang yang pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah,” tutup Hasto.
Pertemuan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (E-Koren) I Program Bangga Kencana untuk perencanaan Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Selasa – Jumat, 21 – 24 Juli 2020 melalui virtual meeting di aplikasi Cisco Webex. Acara dibuka oleh Kepala Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dengan diskusi panel oleh KPAPO Bappenas, DJA Kemenkeu RI, Plt. Sestama, Deputi Dalduk BKKBN, Plt. Deputi KBKR BKKBN, Deputi KSPK BKKBN, Deputi ADPIN BKKBN, dan Deputi Lalitbang BKKBN. Peserta acara ini berasal dari BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia. (red)
Be First to Comment