JAKARTA, NP – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). DR (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K)mengukuhkan Perkumpulan Kepala Dinas (Perkadis) “Bangga Kencana” Provinsi, secara daring dari kantor BKKBN, Jakarta, Selasa (03/11/2020). Menariknya, BKKBN Jawa Tengah merupakan pelopor terbentuknya perkumpulan kepala dinas ini.
Menurut Hasto perkumpulan ini sangat strategis bagi BKKBN. Khususnya dalam upaya sosialisasi Program Bangga Kencana. Sekaligus sebagai wahana sambung pengetahuan dan informasi apa yang dikerjakan BKKBN pusat yang harus didorong oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB di seluruh Indonesia.
“Forum ini sangat strategis. Ketika ada perubahan dalam Program Bangga Kencana, maka bisa diketahui bersama secara cepat di seluruh Indonesia,”tegas Hasto.
Hasto sekaligus juga berharap perkumpulan ini mampu menjembatani sosialisasi Program Bangga Kencana dengan generasi muda. “Menurut formatif riset yang kami lakukan, banyak anak muda sekarang tidak kenal dengan BKKBN dan jargon-jargonnya,” ungkap Hasto.
Hasto juga memaparkan perubahan-perubahan program yang ada di tubuh BKKBN, setidaknya sejak 2019 lalu. Di antaranya perubahan pada logo, tagline, mars KB, jingle, Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Termasuk penggunaan Batik Bangga Kencana sebagai seragam ASN BKKBN pusat dan provinsi, pil KB baru untuk ibu menyusui, IUD untuk ibu-ibu melahirkan, suntikan 1 cc dari sebelumnya 2 cc, susuk KB satu batang dari sebelumnya dua batang.
“ASI tidak boleh diganggu, maka kita buat dan adakan pil baru. Agar tidak sakit dan mudah dipasang, kita adakan IUD baru. Demikian seterusnya, dan inilah spirit kita untuk memberi layanan yang digemari masyarakat dan sosialisasinya di antaranya melalui Perkadis,” ujar Hasto.
Hasto Wardoyo juga mengungkapkan bahwa BKKBN akan memperbanyak layanan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dialokasikan di antaranya untuk penggerakan peserta KB. “DAK akan disalurkan ke OPD KB Kabupaten dan Kota, dari sebelumnya melalui Provinsi,” terang Hasto.
Menurut Hasto, DAK itu diproyeksikan mencapai Rp 400 miliar. OPD KB di kabupaten dan kota ditaksir akan mengelola DAK KB sekitar Rp 5-7 miliar atau lebih. “Perkadis ini sekaligus dipakai untuk mengawal DAK KB. Untuk itu, BKKBN melakukan MoU dengan Kementerian Dalam Negeri dalam kerjasama audit pelaksanaan DAK KB. “Agar lancar dalam pelayanan dan melindungi OPD KB,” tutur Hasto.
Agar Perkadis berjalan optimal, Hasto Wardoyo mengatakan, setiap bulan akan ada Rapat Pengendalian Program (Radalgram) antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dengan Perkadis. “Kami terbuka menerima masukan dalam pelaksanaan anggaran terkait DAK fisik dan non fisik,” ujar Hasto. Hasto juga mengutarakan bahwa BKKBN mulai melakukan “stresing” lebih kuat terhadap remaja pasangan usia subur (PUS) calon pengantin.
“Kami kaitkan program Bangga Kencana dengan stunting. Kami siapkan para calon pengantin menjadi PUS baru yang sehat secara reproduksi sehingga akan menghasilkan anak yang cerdas, menghadirkan generasi unggul untuk Indonesia maju,” imbuhnya.
Terkait dengan stunting, Hasto mengatakan bahwa saat ini sedang digodok Peraturan Presiden (Perpres). Di dalam Perpres tersebut akan termuat pasal di mana BKKBN ikut aktif ambil bagian dalam penanggulangan stunting secara nasional.
Di sela-sela acara pengukuhan, Hasto Wardoyo juga berkesempatan melaunching aplikasi Siska (Sistem Informasi Advokasi Kemitraan) Bangga Kencana dan Arkana (Arsip Digital Bangga Kencana). Sekaligus dirangkai dengan penandatanganan Komitmen Gerakan Nasional Sadar Arsip bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBN pusat dan provinsi.
Pada kesempatan yang sama Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, H. Nofrijal, Sp. MA, kepada awak media mengatakan Perwakilan BKKBN Jawa Tengah merupakan pelopor terbentuknya perkumpulan kepala dinas ini. Tepatnya sejak 2019 seluruh Kepala Dinas KB di tingkat kabupaten dan kota Jawa Tengah berhimpun dalam perkumpulan ini.
“Ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mensinergikan pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaa, monitoring hingga evaluasi,” ujar Nofrijal.
Nofrijal lebih jauh menjelaskan bahwa BKKBN berharap Perkadis ini mampu mempercepat dan memperlancar koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan operasional Program Bangga Kencana di lapangan.
Senada dengan itu Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN, Wahidah P, S.Sos, M.Si,mengatakan, kemitraan akan mempermudah keberhasilan. Kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam program ini tidak bisa ditawar lagi. Menurut Wahidah, Perkadis akan semakin memperkuat sinergitas dan sekaligus menjadi saluran komunikasi yang akan memudahkan percepatan arus pelayanan dan pengembangan kearifan lokal dalam Program Bangga Kencana ke depan.
Hadir dalam pengukuhan itu para Kepala Dinas KB dari 24 provinsi. Sementara 10 provinsi lainnya sudah dikukuhkan sebelumnya. Berarti seluruh Kepala Dinas KB dari 34 provinsi di seluruh Indonesia telah bergabung dalam perkumpulan ini. Usai pengukuhan, menurut Wahidah, acara dilanjutkan dengan pembekalan tentang Program Bangga Kencana. Selanjutnya acara diakhiri dengan pembentukan struktur organisasi Perkadis KB.(red)
Be First to Comment